Langsung ke konten utama

Postingan

Capres Dungu! Anies Tebar Janji Manis Tak Realistis Demi Terlihat Oposisi, Jokowi Teken PPH 21!

Anies Baswedan. (Foto: Ist) Jakarta – Jokowi telah secara resmi meneken PPh 21 2024 ketika Anies Baswedan dan Cak Imin ingin menghapus pajak penghasilan. Seperti diketahui, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berencana menghapus Pajak Penghasilan (PPh) jika mereka terpilih kelak. Bukan isapan jempol, hal tersebut disampaikan oleh Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong. Anies sendiri dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tak ada niat menaikan pajak untuk masyarakat secara umum. Fokus Anies Baswedan nantinya adalah menagih pajak kepada 100 orang terkaya di RI. “Tapi kami tidak akan menaikan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum,” kata Anies dalam video yang viral sejak 27 Desember 2023 lalu. Namun rencana Anies-Cak Imin tersebut langsung “dijawab” tegas oleh Jokowi. Pada tanggal 29 Desember 2023 lalu, Jokowi secara resmi meneken aturan terkait tarif efektif rata-rata (
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Postingan terbaru

Capres Korup Geh! Ada Kejanggalan “Mark Up” Anggaran Formula E Anies yang Mendadak Murah Meriah

Anies. (Foto: Ist) Jakarta  – Polemik penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di Jakarta memasuki babak baru. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan karena ada dugaan korupsi dana Formula E yang dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kompas.com merangkum sejumlah kejanggalan terkait penganggaran Formula E di DKI Jakarta di sini: 1. Anggaran mendadak turun drastis setelah dialihkan ke swasta Pada September 2021, Pemprov DKI memutuskan untuk mengalihkan pendanaan Formula E ke pihak swasta di tengah banyaknya dorongan untuk menghentikan rencana balapan tersebut. “Anggaran yang dibayar oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayar pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B (business to business) melalui sponsorship,” tulis Pemprov DKI Jakarta dalam keterangan resminya. “Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayar oleh APBD, tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Capres Dungu! PKB Kritisi Rumah DP Rp 0 Program Gagal Anies, NasDem Belain Sang Boneka!

Anies dan Surya Paloh. (Foto: Ist)   Jakarta – Ketua Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengkritik keterisian rumah DP Rp 0 dan menilai program gagal. NasDem DKI meminta Hasbiallah untuk melihat secara realistis. “Itu program gagal dari Gubernur yang lama. Karena saya lihat itu pencitraan,” kata Hasbiallah kepada wartawan, Kamis (2/2/2023). Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengusulkan agar rumah DP Rp 0 itu dijadikan rumah susun sewa (rusunawa). Hasbiallah juga menyoroti program eks Gubernur DKI Jakarta lainnya yaitu mengenai program penciptaan lapangan kerja OK OCE. “Tadi saya bilang seperti itu, kita kembalikan ke program awal (rusunawa). Apa sih yang berhasil? OK OCE nggak berhasil, gagal, program ini juga gagal,” tutur dia. Menurut Hasbiallah, program rusunawa lebih mudah untuk direalisasikan. Dia menyebut program itu sudah berhasil dari era gubernur yang lalu. “Sekarang rusunawa aja, kembali ke program dari zaman gubernur yang lalu-lalu, sejak Fauzi Bowo, itu kan rusuna
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Koalisi Miris! Ketika Anies dan NasDem Kesampingkan Etika Politik Guna Penuhi Ambisi Kekuasaan!

Kolase Anies, Caik Imin dan Sekjend Demokrat Teuku Riefky Harsyat. (Foto: Ist)   Jakarta  – Partai Demokrat menyebut bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan sejatinya telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presidennya. Dalam siaran pers Demokrat yang diterima di Jakarta, Kamis, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa Anies menghubungi AHY pada 12 Juni 2023 untuk menyampaikan keinginannya itu. “Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY’,” kata Teuku. Kemudian, sambung Teuku, Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai cawapresnya pada 14 Juni 2023. Nama AHY pun telah disampaikan kepada para ketum dan majelis tertinggi partai koalisi. “Dalam hal ini, langsung kepada Surya Paloh (Ketum NasDem), Salim Segaf A
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Capres Korup Geh! Ada Dugaan “Mark Up” Hingga Kejanggalan Anggaran Dalam Proyek Formula E Anies

Anies. (Foto: Ist) Jakarta – Polemik penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di Jakarta memasuki babak baru. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan karena ada dugaan korupsi dana Formula E yang dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berikut rangkuman sejumlah kejanggalan terkait penganggaran Formula E di DKI Jakarta di sini: 1. Anggaran mendadak turun drastis setelah dialihkan ke swasta Pada September 2021, Pemprov DKI memutuskan untuk mengalihkan pendanaan Formula E ke pihak swasta di tengah banyaknya dorongan untuk menghentikan rencana balapan tersebut. “Anggaran yang dibayar oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayar pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B (business to business) melalui sponsorship,” tulis Pemprov DKI Jakarta dalam keterangan resminya. “Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayar oleh APBD, tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dil
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Anies Pusing Geh! Pencawapresan Cak Imin Tak Ada Harapan Buntut Kasus Korupsi Kemenaker

Cak Imin Cawapres Anies. (Foto: Ist)   Jakarta  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hari ini. Pemanggilan Cak Imin adalah sebagai saksi kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) “Iya betul (pemanggilan hari ini). Dipanggil sebagai saksi dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) di Kemenaker yang sedang KPK lakukan penyidikan,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada CNBC Indonesia, Selasa (5/9/2023). “Surat panggilan tersebut tertanggal 31 Agustus 2023 dan sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan. Sejauh ini informasi yang kami peroleh, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan perihal kehadirannya,” ucapnya. Sementara itu, Cak Imin mengatakan tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK hari ini. Adapun alasannya karena pada waktu yang bersamaan sedang memiliki jadwal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KPK menyebut sistem proteksi dengan nilai kontrak Rp20 miliar itu ditujukan untu
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Koalisi Baperrr! Anies Cuma Dapat 5% di Sumut, Denny JA Respons Hasil Survei Anies Disomasi NasDem: Lebay Banget!

Anies dan Surya Paloh.  (Foto: Ist) Jakarta –  Denny JA menyebut Partai NasDem lebai karena melayangkan somasi terhadap survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan Cuma 5 persen di Sumatera Utara. Denny berharap hasil survei dibantah dengan hasil survei lainnya. Ia menilai tak seharusnya hasil penelitian dilawan dengan proses hukum. “Hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset. Jika hasil riset dibantah oleh somasi hukum, itu akan dikenang oleh sejarah, dan negara demokrasi luar negeri, sebagai, ucapan anak gaul sekarang, ‘lebay banget sih elu ini,’,” kata Denny melalui keterangan tertulis, Kamis (12/10). Denny mengaku sudah terbiasa menghadapi hal seperti ini. Dia berkata pihak yang disebut unggul akan memuji survei. Sebaliknya, pihak yang sedang tertinggal akan menuduh survei diatur kepentingan politik tingkat tinggi. Dia menyarankan semua pihak menghadapi Pilpres 2024 dengan santai. Menurut Denny, semua pihak bisa mengecek kredibilitas survei dari tiga ha
Posting Komentar
Baca selengkapnya