Langsung ke konten utama

Halalkan Pengkhianatan Politik Menjijikkan, Koalisi Anies Hanya Fokus Mendapatkan Kekuasaan dan Jabatan!


Anies bersama Surya Paloh. (Foto: Ist)

Jakarta –  Sebuah plot twist tersaji jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies Baswedan yang di usung sebagai Capres pada Pilpres 2024 diduga mengkhianati partai Demokrat setelah sebelumnya sempat merayu AHY agar mau mendampinginya menjadi Cawapres.

Pada 25 Agustus 2023, Anies Baswedan sempat menulis sepucuk surat untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Surat yang ditulis Anies Baswedan itu belakangan menjadi viral setelah dirinya berkhianat dari Partai Demokrat. Berikut isi surat yang ditulis tangan oleh Anies:

 

Mas AHY yth,

Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam keberkahan-Nya.

Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024.

 

Dalam surat tersebut, Anies Baswedan terang terangan merayu AHY agar mau mendampinginya menjadi Cawapres di Pilpres 2024.

Akan tetapi, beberapa hari kemudian sebuah plot twist terjadi.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Sebelumnya, Bacapres dari Partai NasDem yang tengah dijajaki untuk diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan akhirnya angkat bicara soal isu yang kini tengah menderanya. Mulai soal janji politik dengan Prabowo hingga isu utang miliaran terhadap Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017.

Khusus soal janji politik antara dirinya dengan Prabowo, disebut-sebut Anies tak bakal nyapres. Dalam perjanjian itu disebut-sebut jika Anies menyatakan tidak akan maju di sebagai calon presiden selama Prabowo masih maju sebagai calon presiden juga.

Anies awalnya menyampaikan, pada saat dirinya menang Pilkada DKI Jakarta 2017 silam dirinya sudah berkomitmen menyelesaikan tugasnya sampai 5 tahun ke depan dan tak akan tergoda mengikuti Pilpres.

Tak hanya itu, Pilkada 2017 DKI Jakarta yang dimenangkan Anies Baswedan disebut sebagai kemenangan politik identitas barbar. Hal itu disampaikan mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand lantas mengimbau masyarakat agar tidak melupakan politik identitas di pilkada tersebut.

“Saya mengimbau seluruh Anak Nusantara, seluruh anak bangsa, ibu2, bapak2, kakek nenek, anak muda milenial, yang masih cinta Indonesia ber Pancasila, Beragama dan tetap Berbudaya. JANGAN LUPAKAN POLITIK IDENTITAS BARBAR PILKADA 2017 DKI JAKARTA YG MENGHASILKAN ANIES SBG GUBERNUR,” cuitnya di lini masa Twitternya yang dikutip FAJAR.CO.ID, Senin (24/10/2022).

Tak hanya itu, mantan politisi Partai Demokrat yang pernah menjalani hukuman lima bulan penjara atas perkara dugaan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat terkait cuitan ‘Allahmu Lemah’ di akun twitter pribadinya ini mengungkapkan soal siapa pengusung Anies Baswedan .

“Untuk mengetahui siapa AB, dan apa dibaliknya, cukup lihat siap kelompok yg mendukungnya dan siapa mengusungnya. Selain itu, lihat kepada siapa dia datang..!! Ada FPI, HTI, Wahabi, Kaum Radikal, Intoleran, Anti Pancasila, Anti Budaya,” cuitnya lagi.

 

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demi Keadilan dan Terang Benderang, Adi Prayitno: Bawaslu Harus Usut Utang Kampanye Anies Rp 50 Miliar!

Anies. (Foto: Ist) Jakarta  – Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut utang kampanye Anies Baswedan saat pilgub 2017 yang jumlahnya sekitar Rp 50 miliar. Pasanya, dana kampanye sebagai peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun partai politik diberi hak menerima sumbangan dana kampanye yang tidak mengikat perorangan. Dan tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah atau yang berasal dari    kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah. “Secara regulatif ataupun secara etik politik perlu ditelusuri,” kata Adi kepada wartawan, Jum’at (24/2). Adi menjelaskan, aturan sumber dana kampanye telah tercantum dalam Pasal 326 UU Pemilu berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. “Rp 50 miliar itu di dalam undang-undang tidak boleh karena melebihi jumlah batas maksimal. Kalau atas nama perusahaan dia gak boleh lebih dari Rp 50 juta. Ini Rp50 miliar atas nama apa? It
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Harapan Anies Pupus Geh! Resmi Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Sebut Recana Duet Anies dengan Ganjar Tak Cocok

Anies. (Foto: Ist) Jakarta – Ketum Prabu Budiman Sudjatmiko mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023) malam. (Suara.com/Novian) Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 makin santer terdengar. Menurut Mantan politisi PDIP yang kini mendukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko menyebut keduanya tak cocok dipasangkan. Dalam podcast Merry Riana Sabtu, 26 Agustus 2023, Budiman menyebut alasannya karena nilai-nilai yang dipegang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat berbeda. “Bagi saya, itu persoalannya bukan lagi organisasional dan politis. Itu bahkan lebih pada soal nilai-nilai yang berbeda ya,” ungkapnya di podcast dilansir dari hops.id. Menurutnya bila duet itu terjadi ia akan lebih bersedih dan akan lebih baik maju terpisah, bersama kelompok masing-masing. “Ya, valuenya berbeda ya. Biarkan Pak Anies dengan kubunya sendiri, dengan kelompok-kelompoknya sendiri,” kata
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sengit! Dukung Anies Sebagai Bapak Politik Identitas, Partai Ummat Preteli Bantahan Koalisi Perubahan!

Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat rampok simpatisan Koalisi Perubahan. (Foto: Ist) Jakarta  – Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat preteli Koalisi Perubahan justru berkomitmen sebaliknya. Dukungan Partai Ummat pada Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat koalisi perubahan kehilangan arah narasi dalam kampanye. Partai Ummat dukung Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat narasi Koalisi Perubahan sejak Oktober 2022 menjadi mentah percuma. Pengamat Adi Prayitno menilai Koalisi Perubahan yang takut berhadapan dengan pemerintah, kini justru diambil alih Partai Ummat. Sebagai partai baru, Partai Ummat mencuri suara simpatisan Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam mewakili kelompok perlawanan. Bukan mustahil, dukungan Partai Ummat pada Anies dan sikapnya pada politik identitas yang tegas membuat elektabilitas Nasdem, Demokrat dan PKS tergerus habis jadi gelandangan politik  
Posting Komentar
Baca selengkapnya