Langsung ke konten utama

Bukan Cawapresnya Nahdliyyin Geh! Tak Cukup Khianati Gus Dur, Kini Cak Imin Gabung Rizieq Shihab yang Pernah Hina Gus Dur Buta Mata Hati


Anies dan Cak Imin saat memenuhi undangan pernikahan anak Rizieq, Syarifah Fairuz Syihab dengan Muhammad Bagie Alathas, Rabu (27/9) malam kemarin. (Foto: Ist) 

Jakarta – Konflik internal PKB yang terjadi pada 2008 silam antara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali mengemuka.

Peletupnya adalah Cak Imin diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PKB dalam rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz yang digelar di Jakarta 26 Maret 2008.

Saat itu beredar isu Cak Imin dicopot dari posisinya lantaran sedang menggagas Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menggusur Gus Dur. Namun, Cak Imin kala itu membantah dan menganggap tak masuk akal bila sedang menggalang kekuatan untuk menggusur Gus Dur.

Cak Imin lantas tak terima atas pencopotannya tersebut. Kubu Cak Imin menganggap itu sebagai pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB .

Keberatan dicopot, Cak Imin menggugat Dewan Syura DPP PKB dan Dewan Tanfidz DPP PKB ke jalur hukum. Ia melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No: 504/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel.

 

Gugatan itu akhirnya dikabulkan pengadilan. Artinya, pencopotan Muhaimin Iskandar sebagai Ketum DPP PKB dibatalkan dan putusan tersebut dikuatkan putusan kasasi MA No: 441-K/Pdt.Sus/2008 pada 17 Juli 2008.

Konflik internal kemudian mulai meruncing dan makin memanas. Dua pihak yang berseteru sama-sama menggelar Muktamar Luar Biasa PKB untuk mendapatkan keabsahan.

Usai Muktamar di Ancol, kubu PKB Cak Imin lantas mendaftarkan kepengurusan partai ke Kemenkumham. Singkat cerita, terbit Keputusan Menteri No:M.HH-70-AH.11.01 Thn. 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Susunan Kepengurusan DPP PKB periode 2008-2013 yang mengesahkan PKB di bawah Ketua Umum Cak Imin dan Lukman Edy sebagai Sekjen.

Keputusan Menkumham itu lantas digugat kubu PKB Gus Dur ke PTUN Jakarta dengan No: 71/G/2011/ PTUN/JKT. Namun, PTUN menolak gugatan kubu PKB Gus Dur tersebut.

Dan kini Ketua Umum PKB sekaligus bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang ikut mendatangi kediaman Habib Rizieq Shihab mengundang perhatian. Cak Imin bersama Anies Baswedan datang untuk menghadiri pernikahan putri Habib Rizieq di kediamannya.

Pertemuan Cak Imin dan Habib Rizieq sontak santer menjadi perbincangan. Pasalnya Habib Rizieq diketahui pernah menghina Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang juga salah satu pendiri PKB sekaligus paman Cak Imin.

Cak Imin yang bersama Habib Rizieq kemudian kembali membuat cerita penghinaan Gus Dur kembali diingatkan publik.

Dalam tayangan televisi nasional, secara gamblang Habib Rizieq yang saat itu masih ketua FPI menantang Gus Dur dan menyebutnya buta mata buta hati.

“Gus Dur kan tidak bisa melihat kok bisa berkeyakinan kalau orang enggak bisa melihat kok berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata buta hati,” ujar Habib Rizieq.

“Gus Dur itu tahu dari mana, Gus Dur itu buta makanya buta hatinya,” imbuhnya.

Kemudian berdasarkan berbagai sumber, di tahun 2002, Gus Dur secara tegas menyebut bahwa sosok Habib Rizieq bersama Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba’asyir kala itu disebut sebagai teroris lokal atau teroris domestik.

 

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demi Keadilan dan Terang Benderang, Adi Prayitno: Bawaslu Harus Usut Utang Kampanye Anies Rp 50 Miliar!

Anies. (Foto: Ist) Jakarta  – Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut utang kampanye Anies Baswedan saat pilgub 2017 yang jumlahnya sekitar Rp 50 miliar. Pasanya, dana kampanye sebagai peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun partai politik diberi hak menerima sumbangan dana kampanye yang tidak mengikat perorangan. Dan tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah atau yang berasal dari    kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah. “Secara regulatif ataupun secara etik politik perlu ditelusuri,” kata Adi kepada wartawan, Jum’at (24/2). Adi menjelaskan, aturan sumber dana kampanye telah tercantum dalam Pasal 326 UU Pemilu berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. “Rp 50 miliar itu di dalam undang-undang tidak boleh karena melebihi jumlah batas maksimal. Kalau atas nama perusahaan dia gak boleh lebih dari Rp 50 juta. Ini Rp50 miliar atas nama apa? It
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Harapan Anies Pupus Geh! Resmi Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Sebut Recana Duet Anies dengan Ganjar Tak Cocok

Anies. (Foto: Ist) Jakarta – Ketum Prabu Budiman Sudjatmiko mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023) malam. (Suara.com/Novian) Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 makin santer terdengar. Menurut Mantan politisi PDIP yang kini mendukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko menyebut keduanya tak cocok dipasangkan. Dalam podcast Merry Riana Sabtu, 26 Agustus 2023, Budiman menyebut alasannya karena nilai-nilai yang dipegang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat berbeda. “Bagi saya, itu persoalannya bukan lagi organisasional dan politis. Itu bahkan lebih pada soal nilai-nilai yang berbeda ya,” ungkapnya di podcast dilansir dari hops.id. Menurutnya bila duet itu terjadi ia akan lebih bersedih dan akan lebih baik maju terpisah, bersama kelompok masing-masing. “Ya, valuenya berbeda ya. Biarkan Pak Anies dengan kubunya sendiri, dengan kelompok-kelompoknya sendiri,” kata
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sengit! Dukung Anies Sebagai Bapak Politik Identitas, Partai Ummat Preteli Bantahan Koalisi Perubahan!

Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat rampok simpatisan Koalisi Perubahan. (Foto: Ist) Jakarta  – Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat preteli Koalisi Perubahan justru berkomitmen sebaliknya. Dukungan Partai Ummat pada Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat koalisi perubahan kehilangan arah narasi dalam kampanye. Partai Ummat dukung Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat narasi Koalisi Perubahan sejak Oktober 2022 menjadi mentah percuma. Pengamat Adi Prayitno menilai Koalisi Perubahan yang takut berhadapan dengan pemerintah, kini justru diambil alih Partai Ummat. Sebagai partai baru, Partai Ummat mencuri suara simpatisan Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam mewakili kelompok perlawanan. Bukan mustahil, dukungan Partai Ummat pada Anies dan sikapnya pada politik identitas yang tegas membuat elektabilitas Nasdem, Demokrat dan PKS tergerus habis jadi gelandangan politik  
Posting Komentar
Baca selengkapnya