Jakarta – Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan mempertanyakan konsistensi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons krisis iklim usai mengizinkan ekspor pasir laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat bicara.
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto meminta Anies Baswedan membaca utuh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Beleid itu yang salah satunya mengizinkan pemanfaatan hasil sedimentasi laut untuk ekspor.
“Diharapkan baca PP secara utuh, tidak sepotong-potong,” kata Doni kepada detikcom, Minggu (25/6/2023).
Doni menyebut semangat PP 26 Tahun 2023 sejalan dengan amanah pasal 56 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Di situ disebutkan secara eksplisit bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.
Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Jika hasil sedimentasi dibiarkan, dinilai bisa mengganggu kelestarian ekosistem di laut.
“Hal ini dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut dengan cara mengendalikan proses-proses alami berupa sedimentasi yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan,” ucapnya.
Doni mengungkap ada sejumlah jurnal ilmiah yang memaparkan titik-titik sedimentasi terserak dari Teluk Lampung hingga Kepulauan Riau, yang jika didiamkan akan berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem kelautan, selain juga mengganggu nelayan jika hendak melaut atau sandar di pelabuhan.
Soal ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi, itu merupakan opsi paling akhir. Pemerintah berjanji akan terlebih dahulu menggunakan hasil sedimentasi laut untuk kepentingan di dalam negeri.
“Sebab itulah KKP berinisiatif mengelola sedimentasi atau sumber endapan yang jadi polusi laut ini agar bermanfaat untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur ruang laut dan reklamasi tanpa merusak lingkungan,” tandasnya.
Sebelumnya Anies Baswedan menyoroti sejumlah pulau yang terancam abrasi atau pengikisan tanah oleh air laut. Harusnya keputusan diambil secara konsisten demi merespon krisis iklim ini.
“Pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, daerah pesisir rawan abrasi. Kebijakan yang diambil juga konsisten bagaimana selamatkan itu, tapi kalau yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita buat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini,” kata Anies secara virtual dalam acara Net-Zero Summit 2023, Sabtu (24/6).
Komentar
Posting Komentar