Langsung ke konten utama

Capres Dungu! Anies Nyinyirin s Ekspor Pasir Laut, KKP: Harap Baca PP Secara Utuh!

 

Anies. (Foto: Ist)

Jakarta – Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan mempertanyakan konsistensi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons krisis iklim usai mengizinkan ekspor pasir laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat bicara.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto meminta Anies Baswedan membaca utuh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Beleid itu yang salah satunya mengizinkan pemanfaatan hasil sedimentasi laut untuk ekspor.

“Diharapkan baca PP secara utuh, tidak sepotong-potong,” kata Doni kepada detikcom, Minggu (25/6/2023).

Doni menyebut semangat PP 26 Tahun 2023 sejalan dengan amanah pasal 56 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Di situ disebutkan secara eksplisit bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Jika hasil sedimentasi dibiarkan, dinilai bisa mengganggu kelestarian ekosistem di laut.

“Hal ini dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut dengan cara mengendalikan proses-proses alami berupa sedimentasi yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan,” ucapnya.

Doni mengungkap ada sejumlah jurnal ilmiah yang memaparkan titik-titik sedimentasi terserak dari Teluk Lampung hingga Kepulauan Riau, yang jika didiamkan akan berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem kelautan, selain juga mengganggu nelayan jika hendak melaut atau sandar di pelabuhan.

Soal ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi, itu merupakan opsi paling akhir. Pemerintah berjanji akan terlebih dahulu menggunakan hasil sedimentasi laut untuk kepentingan di dalam negeri.

“Sebab itulah KKP berinisiatif mengelola sedimentasi atau sumber endapan yang jadi polusi laut ini agar bermanfaat untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur ruang laut dan reklamasi tanpa merusak lingkungan,” tandasnya.

Sebelumnya Anies Baswedan menyoroti sejumlah pulau yang terancam abrasi atau pengikisan tanah oleh air laut. Harusnya keputusan diambil secara konsisten demi merespon krisis iklim ini.

“Pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, daerah pesisir rawan abrasi. Kebijakan yang diambil juga konsisten bagaimana selamatkan itu, tapi kalau yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita buat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini,” kata Anies secara virtual dalam acara Net-Zero Summit 2023, Sabtu (24/6).

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demi Keadilan dan Terang Benderang, Adi Prayitno: Bawaslu Harus Usut Utang Kampanye Anies Rp 50 Miliar!

Anies. (Foto: Ist) Jakarta  – Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut utang kampanye Anies Baswedan saat pilgub 2017 yang jumlahnya sekitar Rp 50 miliar. Pasanya, dana kampanye sebagai peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun partai politik diberi hak menerima sumbangan dana kampanye yang tidak mengikat perorangan. Dan tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah atau yang berasal dari    kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah. “Secara regulatif ataupun secara etik politik perlu ditelusuri,” kata Adi kepada wartawan, Jum’at (24/2). Adi menjelaskan, aturan sumber dana kampanye telah tercantum dalam Pasal 326 UU Pemilu berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. “Rp 50 miliar itu di dalam undang-undang tidak boleh karena melebihi jumlah batas maksimal. Kalau atas nama perusahaan dia gak boleh lebih dari Rp 50 juta. Ini Rp50 miliar atas nama apa? It

Harapan Anies Pupus Geh! Resmi Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Sebut Recana Duet Anies dengan Ganjar Tak Cocok

Anies. (Foto: Ist) Jakarta – Ketum Prabu Budiman Sudjatmiko mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023) malam. (Suara.com/Novian) Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 makin santer terdengar. Menurut Mantan politisi PDIP yang kini mendukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko menyebut keduanya tak cocok dipasangkan. Dalam podcast Merry Riana Sabtu, 26 Agustus 2023, Budiman menyebut alasannya karena nilai-nilai yang dipegang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat berbeda. “Bagi saya, itu persoalannya bukan lagi organisasional dan politis. Itu bahkan lebih pada soal nilai-nilai yang berbeda ya,” ungkapnya di podcast dilansir dari hops.id. Menurutnya bila duet itu terjadi ia akan lebih bersedih dan akan lebih baik maju terpisah, bersama kelompok masing-masing. “Ya, valuenya berbeda ya. Biarkan Pak Anies dengan kubunya sendiri, dengan kelompok-kelompoknya sendiri,” kata

Sengit! Dukung Anies Sebagai Bapak Politik Identitas, Partai Ummat Preteli Bantahan Koalisi Perubahan!

Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat rampok simpatisan Koalisi Perubahan. (Foto: Ist) Jakarta  – Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat preteli Koalisi Perubahan justru berkomitmen sebaliknya. Dukungan Partai Ummat pada Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat koalisi perubahan kehilangan arah narasi dalam kampanye. Partai Ummat dukung Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat narasi Koalisi Perubahan sejak Oktober 2022 menjadi mentah percuma. Pengamat Adi Prayitno menilai Koalisi Perubahan yang takut berhadapan dengan pemerintah, kini justru diambil alih Partai Ummat. Sebagai partai baru, Partai Ummat mencuri suara simpatisan Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam mewakili kelompok perlawanan. Bukan mustahil, dukungan Partai Ummat pada Anies dan sikapnya pada politik identitas yang tegas membuat elektabilitas Nasdem, Demokrat dan PKS tergerus habis jadi gelandangan politik