Langsung ke konten utama

Bahlul Geh! Anies Tak Paham Tupoksi Antara Pemeritah Pusat dengan Daerah


Anies. (Foto: Ist)

Jakarta – Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan heran dengan Anies Baswedan yang menyinggung persoalan di daerah yang kerap diambil oleh pemerintah pusat. Ade Irfan menyebut Anies tak paham tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Ade Irfan menyebut pemerintah pusat tidak mengambil alih tupoksi pemerintah daerah. Menurutnya, sudah ada mekanisme yang mengatur tupoksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pembagian tugas itu antara pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat itu sudah ada yang mengatur mekanismenya dan itu juga sudah diatur anggarannya,” kata Ade Irfan kepada wartawan, Minggu (21/5/2023).

Ade Irfan mencontohkan kejadian pembangunan jalan rusak di Lampung dan Labuhanbatu Utara (Labura) usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung ke lapangan.

Jokowi, kata Irfan, melihat secara nyata kondisi jalan di Lampung dan Labura lalu memerintahkan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya, yakni memperbaiki jalan rusak itu.

“Presiden turun ke daerah, kemarin ke Lampung dan Labuhanbatu itu meninjau dari hasil laporan laporan masyarakat melihat secara langsung kondisi real yang ada nyata di lapangan dan memerintahkan kepada pemerintah daerah itu untuk melaksanakan kewajibannya,” ucapnya.

“Makanya diminta untuk berkoordinasi pemerintah daerah kepada PUPR. Jadi bukan mengambilalih, sudah ada jobdis-jobdis masing-masing terhadap tugas-tugas yang ada sesuai dengan regulasi yang ada,” ucapnya.

Heran

Dia merasa heran dengan Anies yang tidak paham dengan tupoksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Padahal, kata Ade Irfan, Anies pernah sebagai menteri hingga Gubernur DKI Jakarta.

“Ya dia nggak paham aja, saya juga malah jadi mikir Mas Anies itu mantan Gubernur DKI. Tentu dia akan tahu tupoksi mana yang menjadi bagian pemerintah daerah, mana yang jadi bagian pemerintah pusat, kenapa dia tidak bisa memahami itu, lucu juga kan. Dia pernah menjadi menteri di pemerintah pusat, dia pernah jadi gubernur di provinsi. Harusnya dia paham dong,” ujarnya.

Seperti diketahui, bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato kebangsaan di acara ‘Temu Kebangsaan Relawan’. Dalam pidatonya Anies menyinggung persoalan di daerah yang kerap diambil oleh pemerintah pusat.

“Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan,” kata Anies dalam sambutannya di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5).

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demi Keadilan dan Terang Benderang, Adi Prayitno: Bawaslu Harus Usut Utang Kampanye Anies Rp 50 Miliar!

Anies. (Foto: Ist) Jakarta  – Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut utang kampanye Anies Baswedan saat pilgub 2017 yang jumlahnya sekitar Rp 50 miliar. Pasanya, dana kampanye sebagai peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun partai politik diberi hak menerima sumbangan dana kampanye yang tidak mengikat perorangan. Dan tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah atau yang berasal dari    kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah. “Secara regulatif ataupun secara etik politik perlu ditelusuri,” kata Adi kepada wartawan, Jum’at (24/2). Adi menjelaskan, aturan sumber dana kampanye telah tercantum dalam Pasal 326 UU Pemilu berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. “Rp 50 miliar itu di dalam undang-undang tidak boleh karena melebihi jumlah batas maksimal. Kalau atas nama perusahaan dia gak boleh lebih dari Rp 50 juta. Ini Rp50 miliar atas nama apa? It

Harapan Anies Pupus Geh! Resmi Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Sebut Recana Duet Anies dengan Ganjar Tak Cocok

Anies. (Foto: Ist) Jakarta – Ketum Prabu Budiman Sudjatmiko mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023) malam. (Suara.com/Novian) Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 makin santer terdengar. Menurut Mantan politisi PDIP yang kini mendukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko menyebut keduanya tak cocok dipasangkan. Dalam podcast Merry Riana Sabtu, 26 Agustus 2023, Budiman menyebut alasannya karena nilai-nilai yang dipegang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat berbeda. “Bagi saya, itu persoalannya bukan lagi organisasional dan politis. Itu bahkan lebih pada soal nilai-nilai yang berbeda ya,” ungkapnya di podcast dilansir dari hops.id. Menurutnya bila duet itu terjadi ia akan lebih bersedih dan akan lebih baik maju terpisah, bersama kelompok masing-masing. “Ya, valuenya berbeda ya. Biarkan Pak Anies dengan kubunya sendiri, dengan kelompok-kelompoknya sendiri,” kata

Sengit! Dukung Anies Sebagai Bapak Politik Identitas, Partai Ummat Preteli Bantahan Koalisi Perubahan!

Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat rampok simpatisan Koalisi Perubahan. (Foto: Ist) Jakarta  – Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat preteli Koalisi Perubahan justru berkomitmen sebaliknya. Dukungan Partai Ummat pada Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat koalisi perubahan kehilangan arah narasi dalam kampanye. Partai Ummat dukung Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat narasi Koalisi Perubahan sejak Oktober 2022 menjadi mentah percuma. Pengamat Adi Prayitno menilai Koalisi Perubahan yang takut berhadapan dengan pemerintah, kini justru diambil alih Partai Ummat. Sebagai partai baru, Partai Ummat mencuri suara simpatisan Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam mewakili kelompok perlawanan. Bukan mustahil, dukungan Partai Ummat pada Anies dan sikapnya pada politik identitas yang tegas membuat elektabilitas Nasdem, Demokrat dan PKS tergerus habis jadi gelandangan politik