Langsung ke konten utama

Tersandung lagi! Ketua DPRD DKI Terima Aduan, Ada Eks TGUPP Era Anies Baswedan yang Diduga Menyalahgunakan Wewenang!


Anies. (Foto: Ist)

Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menerima aduan dari warga Apartemen Taman Rasuna soal perilaku buruk dari Eks Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Naufal Firman Yusrak.

Prasetyo menerima aduan bahwa Naufal telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Taman Rasuna dengan menggunakan uang iuran warga untuk kepentingan pribadinya.

“Dia (Naufal Firman) katanya memakai uang masyarakat Apartemen Taman Rasuna Said. Mereka berkeluh kesah melaporkan ke kami, ya kami benerin,” ujar Prasetyo usai beraudiensi dengan warga Apartemen Taman Rasuna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).

Bukan hanya itu, selama menjadi anggota TGUPP, Naufal Firman diduga turut ikut campur tangan dalam terbitnya Pergub Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Terbitnya Pergub itu diduga sebagai upaya untuk memuluskan jalan Naufal menjadi Ketua P3SRS Apartemen Rasuna Said. Terkait hal itu, Prasetyo menilai bahwa ada perubahan pergub itu memang telah menimbulkan kekisruhan.

“Karena kita ada beberapa Pergub, Nomor 132, 133, dan 70 itu juga buat satu kekisruhan. Terlalu banyak aturan akhirnya njelimet, akhirnya kasihan yang punya warga di Taman Rasuna,” ucapnya.

Dalam audiensi ini, Pras turut memanggil Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Dinas Perumahan DKI Ledy Natalia guna mencari titik terang soal permasalahan antara warga apartemen Taman Rasuna Said dengan Naufal Firman Yusrak.

“Nah tadi saya bilang Bu Ledy, harus dikeluarkan saja supaya dihapus supaya lebih mudah kan supaya memudahkan masyarakat mengingat aturan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota tim service charge Taman Rasuna, Firdan Hasli menyebut bahwa uang yang sempat digunakan oleh Naufal Firman yaitu untuk pembayaran pajak dan asuransi pribadi.

Baca Juga: Dibongkar Langsung Sama Sang Ibu, Ini Penyebab Anastasia Amanda Putus dengan Mario Dandy, Ternyata Oh Ternyata

“Jumlahnya tidak banyak tapi urusan pajak sekitar 16 juta, terus uang THR, uang asuransi pribadi swasta, dan itu bermasalah karena tidak ada di Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang disepakati melalui rapat umum,” kata dia.

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demi Keadilan dan Terang Benderang, Adi Prayitno: Bawaslu Harus Usut Utang Kampanye Anies Rp 50 Miliar!

Anies. (Foto: Ist) Jakarta  – Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut utang kampanye Anies Baswedan saat pilgub 2017 yang jumlahnya sekitar Rp 50 miliar. Pasanya, dana kampanye sebagai peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun partai politik diberi hak menerima sumbangan dana kampanye yang tidak mengikat perorangan. Dan tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah atau yang berasal dari    kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah. “Secara regulatif ataupun secara etik politik perlu ditelusuri,” kata Adi kepada wartawan, Jum’at (24/2). Adi menjelaskan, aturan sumber dana kampanye telah tercantum dalam Pasal 326 UU Pemilu berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. “Rp 50 miliar itu di dalam undang-undang tidak boleh karena melebihi jumlah batas maksimal. Kalau atas nama perusahaan dia gak boleh lebih dari Rp 50 juta. Ini Rp50 miliar atas nama apa? It

Harapan Anies Pupus Geh! Resmi Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Sebut Recana Duet Anies dengan Ganjar Tak Cocok

Anies. (Foto: Ist) Jakarta – Ketum Prabu Budiman Sudjatmiko mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023) malam. (Suara.com/Novian) Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 makin santer terdengar. Menurut Mantan politisi PDIP yang kini mendukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko menyebut keduanya tak cocok dipasangkan. Dalam podcast Merry Riana Sabtu, 26 Agustus 2023, Budiman menyebut alasannya karena nilai-nilai yang dipegang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat berbeda. “Bagi saya, itu persoalannya bukan lagi organisasional dan politis. Itu bahkan lebih pada soal nilai-nilai yang berbeda ya,” ungkapnya di podcast dilansir dari hops.id. Menurutnya bila duet itu terjadi ia akan lebih bersedih dan akan lebih baik maju terpisah, bersama kelompok masing-masing. “Ya, valuenya berbeda ya. Biarkan Pak Anies dengan kubunya sendiri, dengan kelompok-kelompoknya sendiri,” kata

Sengit! Dukung Anies Sebagai Bapak Politik Identitas, Partai Ummat Preteli Bantahan Koalisi Perubahan!

Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat rampok simpatisan Koalisi Perubahan. (Foto: Ist) Jakarta  – Dukung Anies Bapak Politik Identitas, Partai Ummat preteli Koalisi Perubahan justru berkomitmen sebaliknya. Dukungan Partai Ummat pada Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat koalisi perubahan kehilangan arah narasi dalam kampanye. Partai Ummat dukung Anies sebagai Bapak Politik Identitas membuat narasi Koalisi Perubahan sejak Oktober 2022 menjadi mentah percuma. Pengamat Adi Prayitno menilai Koalisi Perubahan yang takut berhadapan dengan pemerintah, kini justru diambil alih Partai Ummat. Sebagai partai baru, Partai Ummat mencuri suara simpatisan Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam mewakili kelompok perlawanan. Bukan mustahil, dukungan Partai Ummat pada Anies dan sikapnya pada politik identitas yang tegas membuat elektabilitas Nasdem, Demokrat dan PKS tergerus habis jadi gelandangan politik