Jhon Sitorus Sarankan KPK Selidiki Triliunan Dana Kontribusi Pengembang ‘Siluman’ di DKI Jakarta Jaman Anies Baswedan!

Anies. (Foto: Ist)

Jakarta – Jhon Sitorus mempertanyakan kemana Dana Kontribusi Pengembang yang di jaman Ahok masuk ratusan miliar rupiah per tahun.

Kata Jhon Sitorus, di jaman Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, dana Kontribusi Pengembang tersebut tidak terlihat lagi.

Pada jaman DKI Jakarta dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jakarta mampu membangun Simpang Susun (Simsun) Semanggi tanpa dana APBD.

“Jembatan Simpang Susun Semanggi ini dibangun AHOK tanpa SEPESERPUN dari APBD,” ujar Jhon Miduk Sitorus melalui akun Twitter @miduk17 pada Kamis, 26 Januari 2023.

“Biaya 345,065 Miliar didapat dari kewajiban KONTRIBUSI PENGEMBANG,” kata Jhon.

Jhon lantas mengatakan ia tidak lagi mendengar kabar mengenai dana Kontribusi dari para Pengembang tersebut.

“Era Abas, Kontribusi pengembang itu tak terlihat lagi entah kemana,” ujar Jhon bertanya-tanya.

Jika dana tersebut masih ada, kemudian tidak ada transparansi. Jhon menduga ada potensi korupsi di sana.

“Kemana dana Kontribusi Pengembang 5 th terakhir? DIKORUPSI?” tanya Jhon.

Jhon menganggap kepastian dana Kontribusi pengembang di jaman Anies Baswedan perlu diperjelas dan harus menjadi perhatian serius.

“Ini perlu jadi perhatian serius, karena kontribusi pengembang itu adalah diskresi dari Gubernur kepada para pengembang,” terang Jhon.

Angka Dana Kontribusi Pengembang di jaman Ahok, kata Jhon Sitorus, mencapai Rp600 miliar per tahun.

“Era Ahok saja, ada lebih dari 600 Miliar dana kewajiban kontribusi pengembang setiap tahun,” lanjut Jhon.

Sedangkan saat pemerintahan Anies Baswedan, pembangunan halte dan taman selalu menggunakan dana APBD.

“Padahal, pembangunan halte-halte, taman-taman selalu bersumber dari APBD,” ujar Jhon.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kata Jhon, di jaman Anies Baswedan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) malah digunakan untuk membangun stadion.

“Pembangunan stadion bahkan bersumber dari PEN,” kata Jhon.

Dana PEN sendiri merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah guna menangani dampak Covid-19 baik di kesehatan maupun perekonomian.

Dana PEN diprioritaskan guna disalurkan bagi tenaga kesehatan, seperti upgrade fasilitas Rumah Sakit, menyediakan APD, ventilator dan test kit.

Kemudian bisa juga dana PEN tersebut diberikan guna membantu masyarakat yang terimbas PSBB.

Contoh kegiatan dari dan PEN diantaranya perlindungan sosial yang baru, seperti program keluarga harapan, kartu sembako, listrik gratis untuk pelanggan 450 watt dan subsidi listrik 50% pada pelanggan 900 watt.

Jhon Sitorus berharap KPK mau turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya penyalahgunaan Dana Kontribusi Pengembang di DKI Jakarta.

“Potensi KORUPSI Triliunan rupiah sangat memungkinkan terjadi andai KPK mau turun tangan menyelidiki ini,” ujar Jhon memperingatkan.

Dalam pandangan Jhon, DKI Jakarta merupakan surganya para pengembang.

Kemudian dana Kontribusi dari mereka harusnya dibuat transparan dan tidak terkesan ditutup-tutupi.

“Jakarta adalah surganya para pengembang, dana kontribusi dari mereka mestinya TRANSPARAN bukan DITUTUP-TUTUPI,” tegas Jhon.